oleh Admin | Okt 17, 2023 | Pemetaan Partisipatif
Selasa, 17 Oktober 2023, masyarakat adat dan komunitas lokal yang tergabung dalam Jaringan Pemangku Hak Areal Konservasi Kelola Masyarakat (JPH AKKM) mendeklarasikan diri pada side event Konferensi Tenurial 2023. Bertempat di gedung Serbaguna Senayan, Naomi Marasian,...
oleh Admin | Agu 14, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Audiensi terkait wilayah Masyarakat adat Punan Tugung di Desa Punan Dulau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang dilakukan oleh Komisioner Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipasi (JKPP), dan Aliansi...
oleh Admin | Jun 28, 2023 | Pemetaan Partisipatif
Masyarakat Desa Watutau Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Forum Masyarakat Lamba Bersatu (FMLB) melakukan Pemetaan Partisipatif, sebagai langkah untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka yang diklaim secara sepihak oleh Badan...
oleh Admin | Jun 22, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Ketua Umum Perkumpulan Tugu Lawang Nusantara Okky Anggoro mendampingi Serikat Tani Penampihan Kecamatan Sendang dalam rangka audiensi bersama Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M., di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kamis (22/6/2023) Pagi. Menurut Okky,...
oleh Admin | Jun 19, 2023 | Pendidikan dan Penguatan Kapasitas
Badan Perserikatan Lingkungan Hidup (JKPP) melakukan kegiatan Pelatihan Pengumpulan Data Sosial-Spasial di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang dilakukan pada 14 – 16 Juni 2023 ini melibatkan kelompok organisasi masyarakat GempaDewa...
oleh Admin | Jun 16, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Hari kedua kegiatan studi lapang dilakukan di sebuah rumah makan yang terletak di Tanjung Selor Hilir pada Jumat, 9 Juni 2023. Agenda kegiatan di hari kedua ini dilakukan dengan melibatkan Bupati Bulungan, Bapak Syarwani; Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia...
oleh Admin | Jun 16, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Tuguk yang berada di Desa Punan Dulau kondisinya kian terdesak dan termarjinalkan dengan adanya konsesi perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dari PT Intracawood yang sudah masuk sejak tahun 1980-an. Pengakuan dan perlindungan atas...
oleh Admin | Jun 16, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Pengakuan negara terhadap hutan adat adalah salah satu bentuk implementasi dari mandat konstitusi yakni pengakuan dan penghormatan atas hak-hak tradisional masyarakat hukum adat [UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)]. Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang...
oleh Admin | Jun 4, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Kementerian Dalam Negeri RI melalui Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang Direktorat (Ditjen) Pembangunan Daerah (Bangda), Nita Sosiawati, meminta untuk mempercepat penetapan dan penegasan batas desa sesuai rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 melalui...
oleh Admin | Jun 4, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Ford Foundation dan mitra pembangunan lainnya, menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemetaan Partisipatif Batas Desa di...
oleh Admin | Jun 4, 2023 | Pemetaan Partisipatif, Perencanaan Ruang Partisipatif
Penegasan dan penetapan batas desa menjadi isu strategis untuk kepentingan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mengingat penetapan batas desa ini menjadi hal yang sangat diperlukan dalam upaya mencegah terjadinya konflik batas desa, termasuk desa...
oleh Admin | Apr 3, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Koordinasi terakhir yang dilakukan BPLH bersama Pemda Luwu Utara adalah Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), pada hari Jum’at, 17 Maret 2023. Kemendagri diwakilkan oleh Friska, Ditjen Bina Pemdes. BPLH mengawali diskusi dan memberi tahu bahwa sebelumnya sudah...
